TAGACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) Kabupaten Aceh Jaya kembali menggelar razia terhadap pengemis dan pencari sumbangan di pasar-pasar tradisional di wilayah setempat, Sabtu (2/8/2025).
Razia tersebut dilakukan di wilayah pasar Kota Calang, pasar Keude Krueng Sabee, Pasar Panga dan pasar Sabtu Padang Datar, guna menciptakan ketertiban umum, ketenteraman kepada masyarakat dari praktik yang meresahkan.
Dalam operasi itu, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial H (58), warga Kabupaten Aceh Singkil, yang diduga meminta sumbangan atas nama salah satu dayah di Aceh Selatan.
“H bergerak dari kios ke kios meminta sumbangan mengatasnamakan Dayah Darul Muslim, Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan. Setelah kami ikuti dan intai, ia kami cegat di Kuala Meurisi, Gampong Keutapang, dan langsung kami bawa ke kantor untuk dimintai keterangan,” ujar Kabid Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Jaya, Hamdani.
Saat diinterogasi, H memberikan informasi yang berbelit-belit. Dokumen yang dibawanya tidak mencantumkan namanya sebagai bagian dari lembaga dayah tersebut. Berdasarkan KTP, H diketahui bekerja sebagai tukang kayu. Ia mengaku hanya menjalankan perintah pimpinan dayah dan rutin menyetor uang Rp750.000 per minggu kepada seseorang berinisial Tgk. NHB.
“Yang bersangkutan hanya dalam waktu kurang dari dua jam berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp180.200. Proses pendataan dan pembinaan dilakukan sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2023,” tambah Hamdani.
Ia menambahkan petugas menyita dokumen-dokumen terkait, namun KTP dan uang hasil meminta meminta sumbangan dikembalikan kepada H. Ia juga diminta menandatangani surat pernyataan dan meninggalkan wilayah Aceh Jaya.
Hamdani mengimbau masyarakat, khususnya para pedagang, agar tidak memberikan uang kepada peminta-minta dari luar daerah yang tidak jelas asal usulnya.
“Kami minta warga tidak memanjakan peminta-minta. Silakan berinfak dan bersedekah kepada yang benar-benar membutuhkan atau melalui lembaga resmi yang memiliki legalitas dan transparansi pemanfaatan,” tegasnya.
Penulis : Redaksi
