TAGACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Gampong terbaik se-Aceh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Meurah Budiman, kepada Bupati Aceh Jaya, Safwandi, dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan sosialisasi penguatan dan pendampingan pelaporan Posbankum Gampong di Aula DPMPKB Aceh Jaya, Selasa (3/3/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama pemerintah gampong dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang mudah diakses masyarakat.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi untuk memperkuat tata kelola serta sistem pelaporan Posbankum agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bupati Safwandi menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur gampong, serta para pendamping hukum yang selama ini aktif memberikan pelayanan.
Menurutnya, keberadaan Posbankum di tingkat gampong telah memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi warga kurang mampu dan kelompok rentan.
Ia menegaskan bahwa penghargaan yang diterima bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
Posbankum Gampong, lanjutnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai ruang edukasi, mediasi, dan pendampingan dalam penyelesaian persoalan masyarakat secara adil dan bermartabat.
Bupati juga menekankan pentingnya sistem pelaporan yang tertib dan berbasis data. Dokumentasi yang baik, menurutnya, akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Meurah Budiman, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam membentuk dan memperkuat Posbankum Gampong.
Ia berharap pengelolaan Posbankum di Aceh Jaya terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek pelaporan dan akuntabilitas, sehingga dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi rujukan bagi daerah lain. (ADV)
Penulis : Redaksi
