TAGACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2027 sebagai tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai II Sekdakab Aceh Jaya, Selasa (10/2/2026).
Forum dibuka oleh Bupati Aceh Jaya yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Jaya, Masri, S.E., M.Si. Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, DPRK Aceh Jaya, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), camat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, akademisi, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dalam sambutan Bupati Aceh Jaya Safwandi yang dibacakan Masri, ditegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruang dialog strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, sekaligus menjaring aspirasi masyarakat secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Forum konsultasi publik ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan yang konstruktif, objektif, dan solutif demi penyempurnaan rancangan awal RKPK Aceh Jaya Tahun 2027,” ujar Masri.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPK 2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Sejalan dengan itu, tema pembangunan Aceh Jaya Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Kemandirian Fiskal, dan Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Produktif untuk Mendorong Produktivitas Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Menurut Masri, pembangunan Aceh Jaya pada 2027 akan difokuskan pada enam prioritas utama, yakni penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; peningkatan kemandirian fiskal; penguatan kelembagaan ekonomi berbasis sumber daya lokal; pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas ekonomi dan layanan dasar; peningkatan kesejahteraan sosial serta kualitas sumber daya manusia; serta penguatan syariat Islam dan keistimewaan Aceh.
Plt Sekda juga memaparkan bahwa kondisi makro daerah hingga 2025 yang masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya tingkat kemiskinan sebesar 10,37 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,2, indeks gini 0,254, serta tingkat pengangguran terbuka 2,57 persen.
“Berbagai tantangan ini harus dijawab dengan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Masri turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun Aceh Jaya dengan semangat kebersamaan dan optimisme.
“Dengan semangat Aceh Jaya Bangkit Bersama, mari kita jadikan RKPK 2027 sebagai instrumen percepatan transformasi menuju Aceh Jaya yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
